Politik Indonesia Pra-Pilpres 2024: Bagaimana Posisi Islam dan Pendidikan Islam

Atmosfir perpolitikan Indonesia saat ini sangat memanas. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh lahirnya keputusan Mahkamah Kosntitusi (MK) tentang batas minimum usia calon wakil presiden (Cawapres) yang dinilai oleh banyak pihak melenceng dan atau keluar dari rel-rel yang sesungguhnya. Dampak dari keputusan ini menimbulkan banyak aksi protes, mulai dari elemen mahasiswa sampai masyarakat biasa. Terlepas dari adanya motif lain dari para pendemo, seperti adanya pendemo yang dibayar oleh pihak tertentu yang pada dasarnya memang tidak suka dengan kekuasaan hari ini, namun pada sisi lain secara teoretis-yuridis keputusan MK sangat bermasalah. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, bahwa putusan tersebut mengandung satu cacat hukum, dan mengandung penyelundupan hokum (cnnindonesia.com).

Momentum pemilihan presiden (pilpres) 2024, paling tidak diwakili oleh tiga poros atau tiga pasangan capres dan cawapres yakni koalisi Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD, dan Prabowo Subiyanto-Gibran Rakabuming Raka. Secara sosio-historis-ideologis-politis ketiga paket ini memiliki corak pemikiran dan politik yang agak berbeda. Secara politis misalnya, Anies-Cak Imin, (Amin) hemat penulis lebih cenderung menggunakan pendekatan akademik murni (pure academic), atau dengan ungkapan lain hampir seluruh pidato politik yang dilakukan menggunakan frasa-frasa akademik yang kemudian dikombinasikan dengan unsur lain seperti hukum.

Ganjar-Mahfud, hemat penulis, lebih kepada pendekatan populis (populism approachment) yang secara sosio-historis merupakan pengulangan saja dari apa yang dilakukan oleh Joko Widodo, pada pilpres tahun 2014 yang silam dengan tentunya menggunakan platform yang berbeda yang kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sedangkan Prabowo-Gibran, hemat penulis, menggunakan pendekatan strategis-fleksibel an sich, yang secara sosio-historis merupakan elaborasi dari sikap-sikapnya ketika masih aktif di militer.
Dari ketiga pasangan capres-cawapres tersebut sejauh yang kami amati belum tampak orientasinya pada aspek pendidikan, khususnya pendidikan Islam kecuali Anis-Cak Imin. Secara simplistik, hal ini dapat dipahami karena latar belakang Anies Baswedan, ialah orang yang berangkat dari kultur Pendidikan. Bahkan bapak dan ibunya merupakan guru besar di salah satu perguruan tinggi yang bermukim di Yogyakarta.

Padahal, salah satu pondasi penting dari suatu bangsa ialah aspek pendidikan. Hal ini mestinya diperhatikan oleh bakal calon presiden tersebut dengan tanpa menghiraukan aspek-aspek lainnya seperti infrastuktur yang selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir menjadi prioritas pemerintah yang berkuasa saat ini.
Sudah saatnya Indonesia mempersiapakn diri untuk menyongsong dan merespon tantangan yang muncul dengan serius, kreatif, serta inovatif. Hal tersebut dengan menjadikan pendidikan sebagai ujung tombaknya. Selama pemerintahan presiden Joko Widodo, pendidikan selalu menjadi nomor kesekian untuk direalisasikan. Hal ini dapat dilihat dari posisi kependidikan Indonesia pada ranking dunia yang berada di posisi bawah dibanding dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, apalagi negara-negara eropa seperti Finlandia dan Skandinavia.

Dinamika Perpolitikan Pra-Pilpres 2024

Tertanggal 20 Oktober tahun 2022, partai Nasdem yang dimotori oleh Surya Paloh, mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan, sebagai calon presiden. Keputusan tersebut menimbulkan kehebohan yang sekaligus decak kagum dari seluruh lapisan masyarakat mengingat partai Nasdem merupakan salah satu partai koalisi pemerintahan yang juga menjadi elemen terpenting pada momentum kemenangan Joko Widodo, sebagai presiden pada pergelaran pilpres tahun 2014 dan 2019.

Sebagian masyarakat melihat dan menilai bahwa partai Nasdem, bersama Surya Paloh, telah berkhianat kepada presiden Joko Widodo, karena memilih Anies sebagai calon presiden, karena pada sisi yang lain Anies merupakan salah satu simbol dari pihak yang beroposisi terhadap pemerintahan presiden Joko Widodo. Sementara pada posisi yang lain, langkah yang kemudian diambil oleh Surya Paloh merupakan langkah cerdas, tepat serta berjiwa kesatria. Hal ini disebabkan secara politik pada diri Anies terdapat potensi yang sangat besar yaitu memiliki popularitas serta elektabilitas yang mumpuni di satu sisi, dan memiliki instrumen ilmu pengetahuan yang komplit pada sisi yang lain.

Di tempat lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dalam hal ini diwakili oleh Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden persis di ujung-ujung bulan Ramadhan 2023. Langkah ini membuat kaget sebagian kalangan karena dianggap terlalu dini dari waktu yang ditentukan sebelumnya. Pada momentum ini presiden Joko Widodo, harus bolak-balik Jakarta-Solo, dalam waktu kurang dari 24 jam demi memenuhi panggilan partai. Pada sisi yang lain, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden dari poros yang lain bersilaturahmi dengan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang notabene anak dari presiden dan sekaligus kader dari PDI Perjuangan. Tentu secara politik, langkah ini dianggap biasa-biasa saja oleh para politikus, akan tetapi politik zigzag ini sempat membuat sebagian masyarakat merasa bingung karena antara Gibran dengan Prabowo merupakan dua kader dari partai yang berbeda, dan hal itu dianggap keluar dari pakem dan kebiasaan yang ada walaupun pada ending-nya menyatu juga.

Prabowo Subianto, yang mewakili partai Gerindra, bersama dengan partai koalisi lainnya yang berada di Koalisi Indonesia Maju, sempat merasa dilema untuk memilih calon wakil presiden yang akan mereka usung. Di satu sisi, hal ini salah satunya disebabkan oleh pertimbangan elektoral yang mana Prabowo dalam hal ini mengkalkulasikan betul kelemahan-kelemahannya pada pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu di dalam perhelatan pilpres kali ini beliau tidak mau kecolongan walaupun telah muncul nama-nama yang dianggap kompeten dan memadai untuk mendampinginya. Pada sisi yang lain, banyak yang menilai alasan Prabowo, menunda untuk mendeklarasikan calon wakilnya yakni menunggu hasil putusan MK terkait batas minimum usia cawapres.
Dan pada akhirnya penilaian serta pengamatan tersebut terbukti adanya, yaitu Prabowo menjadikan Gibran sebagai calon wakilnya dalam pilpres tahun 2024 yang akan datang. Proses pengambilan Gibran sebagai calon wakil presiden dinilai oleh sebagian orang tidak murni karena prestasi dan kejeniusan Gibran, akan tetapi lebih karena merupakan putra mahkota yang secara kalkulasi-politik akan mampu membawa kemenangan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh bapaknya sebagai presiden yang tentunya mempunyai kekuatan dan atau kekuasaan di segala aspek, terutama pada aspek struktural-pemerintahan. Dari sisi etika politik, pencaplokan Gibran, sebagai calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju yang mendampingi Prabowo Subianto, dinilai meninggalkan kesan yang tidak bagus karena Gibran masih menjadi bagian kader dari PDI Perjuangan, walaupun dalam tradisi perpolitikan Indonesia, khususnya pada era reformasi adalah hal yang sudah biasa terjadi.

Posisi Islam dan Pendidikan Islam

Sejak diadakannya pemilihan langsung pada tahun 2004 yang silam, posisi Islam sangat diperhitungkan. Hal tersebut dikarenakan secara mayoritas penduduk Indonesia ialah orang yang beragama Islam, terutama yang berdomisili di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Posisi umat Islam di dalam percaturan politik Indonesia, sangat dominan di antara umat agama lain di Indonesia. Fenomena ini salah satunya dapat dilihat dari para presiden yang pernah memimpin Indonesia, sejak didirikan, dan bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada pertengahan 1920-an misalnya, di antara organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang paling menonjol ialah Serikat Islam di samping organisasi lain seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Para pemuda yang pernah aktif di Serikat Islam inilah yang menjadi cikal bakal pemimpin Indonesia, pasca kemerdekaan pada 1945, seperti Soekarno dan Hatta.

Hemat penulis, perbedaan antara atmosfir politik Indonesia, pertengahan abad ke 20 dengan awal abad ke 21 sekarang ialah terletak pada peran umat Islam, khususnya para politisi (the game player). Kalau pada dekade 1920-an peran umat Islam lebih cenderung kepada aspek kualitas, sedangkan peran umat Islam sekarang lebih kepada aspek kuantitas. Maksudnya ialah pada masa-masa Soekarno muda, Hatta muda, dan lain sebaganiya yang segenarasi, politik Islam lebih dilihat dari sejauhmana kualitas yang dimiliki seperti ide, gagasan, serta konsep apa yang ditawarkan untuk keberlangsungan nusa dan bangsa, sedangkan pada saat ini politik Islam lebih dilihat dari sejauhmana kuantitas penduduk yang dimiliki. Hal ini dapat telusuri dari perebutan capres dan cawapres oleh paratai politik yang kemudian dianggap memiliki basis elektoral, walaupun dari sisi ide, gagasan, dan konsep tidak memadai untuk dijadikan sebagai capres dan cawapres. Belum lagi dari sisi pengalaman, baik itu pada aspek akademik maupun pada aspek pemerintahan, yang terpenting ialah memiliki basis elektoral yang kuat dan bisa menjamin kemenangan.

Dari ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah mendaftarkan diri di Komisioner Pemilihan Umum (KPU), mulai dari pasangan Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran, sejauh ini belum ada yang secara khusus membincangkan tentang bagaimana prospek pendidikan Indonesia ke depan, khususnya pendidikan Islam. Walaupun dari pasangan Anies-Muhaimin tampak menyinggungnya namun porsinya masih minim.
Pasangan lain seperti Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran, sejauh ini masih mengusung konsep keberlanjutan (the concept of continuity) dari program-program yang dikonstruk oleh pemerintahan Joko Widodo, yang infrastructure oriented walaupun akhir-akhir ini dengan menyeberangnya Gibran ke Koalisi Indonesia Maju sebagian kader PDI Perjuangan merasa pesimis dengan konsep tersebut.

Sudah menjadi konsumsi publik bahwa era kepemimpinan presiden Joko Widodo yang menjadi program utama ialah aspek infrastruktur, sementara aspek pendidikan masih jauh dari harapan, padahal pilar utama kemajuan suatu bangsa aspek pendidikan (eduction aspects). Hemat penulis, hal utama yang perlu dilakukan oleh suatu bangsa ialah membangun sumber daya manusianya (human resources), hal ini dapat dilihat ketika Jepang mengalami kekalahan pada perang dunia kedua (the second world war) yang dicari dan dipertanyakan oleh kekaisaran Jepang, ialah berapa banyak guru yang masih hidup, bukan berapa banyak infrastruktur yang masih utuh. Dengan demikian Peristiwa ini mestinya menjadi contoh bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tentu banyak perbedaan antara Jepang dengan Indonesia, akan tetapi pola serta manajemen yang kemudian diterapkan oleh Jepang dapat ditiru Indonesia tentu dengan penyesuaian di sana sini.

Ketiga pasangan capres dan cawapres yang telah mendaftarkan diri tersebut mestinya betul-betul memperhatikan prospek pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan Islam, jangan hanya menumpang dan mengambil suara umat Islam semata sebagai persyaratan kemenangan, akan tetapi tingkatkan juga kualitas pendidikan Islam. Hemat penulis, pendidikan Islam saat ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Sampai saat ini kontribusi kependidikan Islam dalam peradaban dunia masih sangat minim, apalagi pada aspek pengembangan ilmu pengetahuan (sciences development). Hampir seratus persen yang menyumbang pemikiran serta temuan di dalam peradaban dunia modern ialah para pemikir di luar Islam. Kita sebagai umat Islam saat ini hanya bisa bernostalgia dengan warisan peradaban zaman dinasti-dinasti terdahulu, seperti Dinasti Umayyah di Andalusia (Spanyol), Dinasti Abbasyah di Baghdad, Irak, serta zaman keemasan (the golden age) Turki Usmani. Menurut Luthfi Assyaukanie, generasi umat Muslim saat ini hanya mampu membuat buku, artikel, dan jurnal yang bernuansa agama yang mana hal tersebut mewarisi dari tradisi umat Muslim abad pertengahan yang fikih oriented.