Peringatan Hari Santri yang setiap tanggal 22 Oktober selalu kita rayakan, telah menjadi momen yang bersejarah bagi santri dan alumni pesantren. Sebab momen ini menggambarkan semangat nasionalisme santri dalam merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonialisme. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 2015, maka tanggal 22 Oktober secara de jure ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional (HSN). Bukan tanpa alasan, penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya “Resolusi Jihad” yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari (Mbah Hasyim).
Peringatan HSN di tahun ini tampaknya memiliki nuansa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, peringatan HSN kali ini bersamaan dengan kontestasi politik Indonesia menuju pesta demokrasi Pilpres 2024 mendatang. Hampir semua lapisan masyarakat sedang menaruh perhatian besar terhadap situasi politik yang sedang hangat saat ini. Terutama terkait dengan nama-nama yang muncul di etalase panggung politik sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 mendatang akan menjadi momentum penting dalam sejarah politik Indonesia. Salah satu isu menarik adalah munculnya dua calon wakil presiden dari kalangan santri yaitu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mendampingi Anies Baswedan dan Mahfud MD yang mendampingi Ganjar Pranowo. Term santri, yang kita kenal selama ini hanya merupakan para pengkaji kitab kuning dan penghafal Al-Quran di pesantren. Tak dinyana, memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk peranannya dalam kehidupan politik, dan kehadiran mereka dalam panggung politik mencerminkan pergeseran penting dalam dinamika politik negara ini.
Jika kita runut ke belakang, sebenarnya, keterlibatan dan partisipasi santri dalam dunia politik bukanlah hal yang baru. Sejarah mencatat bahwa keterlibatan santri dalam dunia politik sudah lama terjadi dalam periode panjang perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dapat kita lihat misalnya, pada Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945. Peristiwa Resolusi Jihad ini disinyalir menjadi titik tolak kebangkitan para santri dalam memperjuangkan NKRI. Resolusi Jihad yang digelorakan oleh Mbah Hasyim kemudian menjadi pemantik semangat sekaligus menginspirasi para santri untuk terjun ke medan pertempuran melawan penjajahan.
Pesantren adalah tempat di mana akar identitas keagamaan santri ditanamkan dengan kuat. Di sini, mereka mendalami pemahaman tentang Islam, mengkaji Al-Qur’an dan Al-Hadits serta berbagai turats, memahami hukum-hukum agama bahkan hukum negara, dan ber’ubudiyah dengan penuh ketaatan. Pesantren benar-benar telah menciptakan pondasi yang kuat bagi identitas keagamaan mereka, dan ini membantu menjaga khazanah agama dalam sosial kemasyarakatan.
Selain itu, Pesantren mendidik santri dalam nilai-nilai moral dan etika. Mereka diajarkan untuk hidup dengan integritas, jujur, dan memberikan perhatian kepada kebutuhan masyarakat. Ini menciptakan identitas santri yang berakar kuat dalam nilai-nilai moral dan etika, yang akhirnya memengaruhi perilaku mereka di dalam dan di luar pesantren, termasuk ketika para santri mulai berkecimpung ke dalam dunia politik.
Eksistensi santri kini semakin aktif dalam politik. Puncaknya adalah ketika Gus Dur terpilih sebagai presiden Republik Indonesia yang ke-4. Dengan demikian, hari tersebut menjadi titik kulminasi tonggak sejarah bagi warga NU khususnya dan juga bagi seluruh santri di seluruh Indonesia, karena kali pertama seorang “sarungan” mampu menduduki jabatan tertinggi nomor satu di Republik Indonesia.
Hal ini menggambarkan bahwa peran santri tidak hanya terbatas sebagai pemilih pasif, tetapi juga sebagai pemain aktif, menjadi anggota partai politik, anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Partisipasi aktif ini tentu akan membantu membentuk kebijakan politik yang lebih inklusif dan berwarna sesuai dengan norma etika dan moral.
Pergulatan identitas santri, dari pesantren ke dunia politik, adalah refleksi dari perubahan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Identitas santri saat ini mencakup pemahaman politik yang mendalam, partisipasi aktif dalam politik, toleransi antaragama, dan perjalanan eksistensial yang kompleks. Mereka telah menjadi agen perubahan penting dalam percaturan politik Indonesia dan kontribusi mereka terus membentuk landscape politik yang lebih inklusif dan beragam. Pergulatan identitas santri adalah cermin dari kemampuan manusia untuk beradaptasi dan tumbuh dalam menghadapi perubahan zaman.
Meskipun kehadiran calon wakil presiden dari kalangan santri memiliki potensi besar untuk memperkaya diskusi politik di Indonesia, tetap ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah memastikan bahwa kepemimpinan santri mencakup dan mewakili berbagai kelompok masyarakat, serta tidak hanya fokus pada agenda-agenda agama atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa peran santri dalam politik tidak hanya mendukung agenda keagamaan tetapi juga lebih dari itu yaitu mencakup kepentingan nasional yang lebih luas dengan melibatkan semua lapisan masyarakat.
Dalam menyongsong pemilu 2024, keterlibatan calon wakil presiden dari kalangan santri tentu dapat memperkuat nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan inklusivitas dalam politik Indonesia. Namun, kesuksesan mereka akan bergantung pada kemampuan mereka dalam memadukan perspektif keagamaan dengan kepentingan nasional yang lebih luas dan mewujudkannya dalam kebijakan yang bermaslahat bagi semua warga negara.
Dalam kontestasi politik calon presiden dan wakil presiden 2024, kita berharap peran santri akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan Indonesia menghadapi Indonesia emas di 2045. Dengan bermodalkan pendidikan yang mereka terima dan nilai-nilai yang mereka anut selama nyantri, kita tentu haqqul yaqin mereka dapat berkontribusi positif terhadap stabilitas politik, rekonsiliasi, dan perkembangan negara Indonesia yang lebih baik di panggung global.